Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Dompu tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam mengawal dan mempercepat realisasi Program Bedah Rumah bagi masyarakat. Program ini diarahkan untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni agar dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih aman, sehat, nyaman, dan memenuhi standar kelayakan hunian.
Dalam koordinasi tersebut, Bupati Bambang Firdaus menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan dukungan lintas sektor, baik dari sisi kebijakan, perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta mengambil peran aktif agar setiap tahapan program dapat berjalan sesuai ketentuan.
Sejumlah agenda strategis turut menjadi pembahasan, mulai dari sinkronisasi dan validasi data calon penerima manfaat, kesiapan anggaran, jadwal pelaksanaan, standar teknis konstruksi, mekanisme penyaluran bantuan hingga sistem pengawasan dan evaluasi. Seluruh aspek tersebut menjadi perhatian agar bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria, sekaligus menghindari ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaannya.
Bupati juga menegaskan bahwa Program Bedah Rumah tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman dan layak. Hunian yang memadai diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi keluarga serta mendukung tumbuh kembang anak dan kehidupan sosial masyarakat.
"Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi bersama pemerintah pusat ini, realisasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Dompu dapat dipercepat. Pemerintah daerah berkomitmen mengawal seluruh prosesnya agar semakin banyak masyarakat yang membutuhkan bisa memperoleh bantuan dan menempati rumah yang layak, aman serta nyaman bagi keluarganya," ujar Bupati Dompu.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, SDA, Pembangunan dan Infrastruktur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dompu, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Dompu. Kehadiran jajaran perangkat daerah ini mencerminkan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam mendukung kesiapan pelaksanaan program.
Melalui langkah koordinatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu terus mengupayakan agar berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Percepatan penanganan rumah tidak layak huni menjadi salah satu agenda pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima bantuan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari arah pembangunan Dompu Maju, dengan menempatkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sebagai salah satu perhatian utama pemerintah daerah. ( DT - Jun).


