Sejak pagi hari, ribuan peserta aksi dari berbagai daerah di Pulau Sumbawa memadati sejumlah titik strategis di sekitar kawasan pelabuhan dan jalur penghubung utama. Aksi tersebut merupakan bagian dari perjuangan masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa sebagai daerah otonomi baru.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Perhubungan memastikan bahwa seluruh layanan penyeberangan di lintasan Kayangan - Poto Tano tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Kapal-kapal penyeberangan tetap melayani mobilitas penumpang, kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga kendaraan logistik yang menjadi tulang punggung distribusi barang antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Kepala Dinas Perhubungan NTB menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh situasi apa pun, termasuk kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat. Karena itu, koordinasi intensif dilakukan bersama pihak operator penyeberangan, kepolisian, TNI, dan instansi terkait untuk memastikan aktivitas transportasi tetap berjalan aman dan lancar.
"Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Kami menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat, namun operasional pelabuhan dan transportasi penyeberangan tetap harus berjalan demi kepentingan publik yang lebih luas," ujar salah satu pejabat terkait di lokasi.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, aparat gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, serta unsur pengamanan pelabuhan disiagakan di sejumlah titik. Pengamanan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif guna menjaga kondusivitas selama aksi berlangsung.
Meskipun aktivitas penyeberangan berjalan normal, peningkatan volume kendaraan menuju kawasan pelabuhan tidak dapat dihindari. Kepadatan lalu lintas terjadi akibat konsentrasi massa aksi di beberapa ruas jalan yang menjadi akses utama menuju Pelabuhan Poto Tano. Kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan lebih panjang dibandingkan hari-hari biasa.
Sebagai langkah antisipasi, petugas lalu lintas menerapkan rekayasa arus kendaraan dan pengaturan jalur masuk pelabuhan. Sejumlah kendaraan diarahkan melalui jalur alternatif untuk mengurangi penumpukan di titik-titik rawan kemacetan.
Distribusi logistik menjadi perhatian utama pemerintah selama berlangsungnya aksi. Kendaraan pengangkut bahan kebutuhan pokok, hasil pertanian, perikanan, serta komoditas yang mudah rusak diberikan prioritas dalam proses penyeberangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rantai pasok antarwilayah tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak harga di pasar.
Selain itu, operator penyeberangan telah menyiapkan armada cadangan guna mengantisipasi lonjakan antrean kendaraan maupun penumpang apabila situasi di lapangan memerlukan penambahan kapasitas layanan. Petugas pelabuhan juga terus memantau perkembangan arus kendaraan secara berkala untuk memastikan pelayanan tetap optimal.
Masyarakat yang berencana melakukan perjalanan melalui lintasan Kayangan- Poto Tano diimbau untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan dan mempersiapkan waktu perjalanan lebih awal. Pengguna jasa penyeberangan juga diminta mengikuti arahan petugas demi menjaga ketertiban dan kelancaran proses embarkasi maupun debarkasi.
Gelombang aksi yang berlangsung hari ini tercatat sebagai salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ribuan warga dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa turun ke jalan menyuarakan harapan agar pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru tersebut.
Meski aksi berlangsung dalam skala besar, pemerintah menegaskan bahwa seluruh layanan publik tetap harus berjalan. Transportasi penyeberangan Kayangan - Poto Tano yang selama ini menjadi urat nadi konektivitas antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta distribusi logistik antarpulau.
Hingga sore hari, operasional pelabuhan dilaporkan masih berjalan normal dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan dan instansi terkait. Pemerintah berharap seluruh rangkaian aksi dapat berlangsung tertib, damai, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat yang bergantung pada layanan transportasi penyeberangan tersebut. (DT - Agus).
