Masyarakat memahami bahwa setiap pekerjaan infrastruktur memiliki proses, tahapan teknis, serta kewenangan yang harus dipatuhi. Karena itu, masyarakat tidak bermaksud menyalahkan pihak tertentu, melainkan berharap adanya keterbukaan informasi dan kepastian mengenai alasan pekerjaan terhenti serta rencana penyelesaiannya.
Mengingat persoalan ini berkaitan dengan kewenangan lintas pemerintahan, masyarakat berharap Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dapat terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta pihak terkait agar persoalan di lapangan dapat segera mendapatkan solusi.
Masyarakat juga berharap para anggota DPRD dapat ikut menyerap aspirasi, melakukan pengawasan sesuai kewenangannya, dan mendorong komunikasi antara masyarakat dengan instansi terkait.
Kritik ini merupakan kritik konstruktif, bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan. Justru masyarakat berharap pembangunan dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah hadir, memberikan penjelasan yang terbuka, memastikan keamanan area pekerjaan, dan memberikan kepastian mengenai kelanjutan penggalian drainase.
Pada akhirnya, yang diharapkan masyarakat sederhana. bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari apa solusi terbaik agar pekerjaan dapat diselesaikan dan aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan aman dan nyaman. (DT - Agus).
