Berdasarkan pantauan media ini, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Dompu, terutama di Kecamatan Dompu, diduga tidak berjalan secara maksimal bahkan cenderung nihil. Sejumlah sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK dilaporkan belum pernah menerima manfaat program MBG sejak program tersebut diluncurkan oleh pemerintah pusat.
Ironisnya, program yang seharusnya menyentuh langsung kebutuhan dasar anak sekolah ini justru tidak dirasakan oleh sebagian besar siswa di Kabupaten Dompu. Dari estimasi sementara, pelaksanaan MBG di daerah ini diperkirakan baru berjalan sekitar 0,1 persen, jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di tingkat provinsi maupun kabupaten kota lain di Indonesia yang telah menikmati program tersebut secara rutin.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Apakah Program Makan Bergizi Presiden RI tidak berlaku di Kabupaten Dompu, ataukah program tersebut sengaja tidak dijalankan secara merata?
Padahal, Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah yang sangat membutuhkan program ini. Banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan ekonomi peserta didik, di mana sebagian besar siswa bergantung pada jajanan murah yang belum tentu memenuhi standar gizi. MBG seharusnya menjadi solusi konkret untuk menjamin asupan nutrisi yang layak bagi anak-anak sekolah.
Lebih memprihatinkan lagi, meskipun disebutkan terdapat kantor atau tempat usaha mitra MBG di Kabupaten Dompu, pelaksanaannya dinilai sangat terbatas. Hanya sebagian kecil sekolah yang diduga menerima bantuan, sementara mayoritas sekolah lainnya sama sekali tidak tersentuh. Hal ini memicu kecemburuan sosial dan kekecewaan dari pihak sekolah yang selama ini berharap besar terhadap program tersebut.
Beberapa kepala sekolah dan guru menyampaikan secara informal bahwa sejak awal peluncuran MBG, pihak sekolah telah menunggu dan berharap, namun hingga kini tidak ada kejelasan distribusi. Hari demi hari berlalu tanpa kepastian, sementara di daerah lain program ini sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh siswa.
Pertanyaan lain yang juga mencuat adalah.
Apa sebenarnya penyebab tidak berjalannya program ini di Dompu?
Apakah terkendala pada pendamping pelaku usaha, mekanisme distribusi, administrasi, atau lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pelaksana?
Masyarakat menilai, jika anggaran MBG sudah tersedia dan program ini merupakan prioritas nasional, maka tidak ada alasan pembenaran apabila Kabupaten Dompu tertinggal jauh dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi, anak sekolah sebagai penerima manfaat utama justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
Situasi ini menunjukkan bahwa Dompu sedang tidak baik - baik saja dalam konteks pemerataan program nasional. Ketimpangan ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, dinas terkait, hingga kementerian yang membawahi program MBG. Transparansi, evaluasi, dan penegasan tanggung jawab pelaksana program sangat diperlukan agar tidak muncul dugaan pembiaran atau kesengajaan dalam menghambat program.
Masyarakat Kabupaten Dompu kini menunggu jawaban dan tindakan nyata. Program Presiden adalah harapan rakyat, bukan sekadar slogan. Jika MBG benar - benar untuk seluruh anak bangsa, maka Dompu tidak boleh dibiarkan tertinggal. (DT - Jun).
