Prestasi tersebut sekaligus mencatatkan sejarah sebagai Opini WTP ke-XII yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Dompu secara berturut-turut. Capaian gemilang ini semakin mempertegas konsistensi daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Lebih istimewa lagi, Opini WTP Tahun Anggaran 2025 ini menjadi opini LKPD perdana pada masa kepemimpinan Bupati Dompu Bambang Firdaus SE., dan Wakil Bupati Syirajuddin SH., (BBF-DJ). Raihan tersebut dinilai sebagai awal yang positif bagi pemerintahan BBF-DJ dalam menjalankan roda pemerintahan yang berorientasi pada tata kelola yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab.
Penyerahan LHP LKPD dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Suparwadi, dalam acara penyerahan LHP LKPD Kabupaten/Kota se-NTB yang berlangsung di Aula BPK Perwakilan NTB pada Senin (25/05/2026). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-NTB, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Inspektur, serta jajaran pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK NTB menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di NTB yang berhasil meraih Opini WTP tahun ini. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi harus menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Keberhasilan Kabupaten Dompu mempertahankan Opini WTP selama dua belas kali berturut-turut menjadi pencapaian yang patut diapresiasi seluruh elemen masyarakat. Prestasi ini diharapkan mampu menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Dompu. (DT - Jun).
