Penguatan program tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan pengimbasan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 1 Woja, yang dilaksanakan selama tiga hari. Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara DPPKB Kabupaten Dompu dan satuan pendidikan dalam memperkenalkan kebijakan umum SSK sekaligus mendorong pengintegrasian isu-isu kependudukan ke dalam proses pembelajaran.
Kegiatan tersebut melibatkan Kepala DPPKB Kabupaten Dompu, Hj. Dariyati Kustilawati, SE., MM., bersama Kepala SMA Negeri 1 Woja, Bunyamin, S.Pd., beserta jajaran pendidik dan unsur sekolah lainnya.
Pengimbasan ini tidak sekadar menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi diarahkan sebagai langkah strategis untuk membangun pemahaman bersama bahwa pendidikan kependudukan dapat dihadirkan di lingkungan sekolah tanpa harus menambah mata pelajaran maupun beban jam belajar peserta didik.
Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan kependudukan dinilai semakin penting karena Kabupaten Dompu menghadapi berbagai dinamika kependudukan yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari pertumbuhan penduduk, pernikahan usia anak, stunting, kesehatan reproduksi remaja, urbanisasi, pengangguran usia muda hingga masih perlunya peningkatan literasi kependudukan.
Di tengah momentum bonus demografi Indonesia pada periode 2025–2045, keberadaan generasi muda yang memiliki pengetahuan, karakter dan kemampuan merencanakan masa depan menjadi salah satu modal penting dalam menentukan kualitas pembangunan.
Karena itu, sekolah memiliki posisi strategis sebagai ruang pembentukan karakter dan pengetahuan generasi muda. Melalui SSK, isu kependudukan tidak ditempatkan sebagai materi yang berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan pembelajaran yang sudah berlangsung di sekolah.
SSK Bukan Mata Pelajaran Baru. Sekolah Siaga Kependudukan merupakan satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam berbagai aktivitas pendidikan.
Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui mata pelajaran, proyek pembelajaran, layanan bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, pojok kependudukan serta penguatan budaya sekolah.
Prinsip utama SSK adalah bukan menambah mata pelajaran baru dan bukan pula menambah jam pelajaran. Materi kependudukan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku serta dikembangkan secara kontekstual berdasarkan kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.
Dengan pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi mampu melihat secara langsung keterkaitan persoalan kependudukan dengan kehidupan sehari-hari.
Peserta didik dapat diajak memahami pentingnya perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, keluarga berkualitas, pencegahan pernikahan usia anak, pola hidup sehat, pembangunan berkelanjutan serta peluang yang muncul dari bonus demografi.
DPPKB Sekolah Menjadi Titik Strategis
DPPKB Kabupaten Dompu memandang pengembangan SSK sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.
Pendidikan kependudukan sejak usia sekolah diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan kependudukan sekaligus mempunyai kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
Program tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan kependudukan, pembangunan keluarga dan program Bangga Kencana, serta kebijakan pemerintah dalam memperkuat pendidikan kependudukan melalui lingkungan sekolah.
Melalui SSK, generasi muda diharapkan mampu memahami posisi mereka sebagai bagian dari bonus demografi sekaligus mempersiapkan diri agar bonus tersebut benar-benar menjadi kekuatan pembangunan.
Generasi muda tidak cukup hanya memiliki jumlah yang besar. Mereka harus memiliki kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, karakter dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman.
Karena itu, pendidikan kependudukan menjadi investasi jangka panjang yang dimulai dari ruang kelas dan lingkungan sekolah.
SMA Negeri 1 Woja Didorong Menjadi Bagian dari Penguatan Program
Kepala SMA Negeri 1 Woja, Bunyamin, S.Pd., bersama jajaran sekolah menyambut baik kegiatan pengimbasan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kesiapan peserta didik menghadapi masa depan.
Kolaborasi sekolah dengan DPPKB menjadi penting agar materi kependudukan dapat diterapkan secara nyata dalam proses pendidikan.
Guru memiliki peran strategis dalam menerjemahkan isu kependudukan ke dalam materi pembelajaran sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran.
Dengan demikian, isu kependudukan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi bagian dari budaya sekolah dan kebiasaan positif peserta didik.
Penguatan tersebut juga dapat didukung melalui keberadaan Pojok Kependudukan, pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), kegiatan literasi kependudukan, proyek pembelajaran serta berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan peserta didik.
Target Implementasi 2026. DPPKB Kabupaten Dompu menempatkan tahun 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat implementasi SSK secara lebih terarah.
Sejumlah agenda yang perlu didorong antara lain pembentukan tim SSK tingkat kabupaten, penyusunan pedoman implementasi daerah, sosialisasi kepada satuan pendidikan, pembentukan SSK pada sekolah sasaran, pengembangan Pojok Kependudukan, penyiapan guru pengampu pendidikan kependudukan, integrasi materi ke dalam modul ajar serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Langkah tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor. DPPKB tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan SSK membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, kepala sekolah, guru, orang tua, perguruan tinggi, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, serta media massa.
Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi penting agar pendidikan kependudukan dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.
Perkuat Kebijakan Kabupaten. Untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan penguatan kebijakan di tingkat Kabupaten Dompu.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah penerbitan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Sekolah Siaga Kependudukan Kabupaten Dompu, penyusunan pedoman implementasi SSK, serta penetapan sekolah percontohan pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan madrasah.
Selanjutnya, isu kependudukan dapat terus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran berdasarkan karakteristik setiap mata pelajaran tanpa menambah beban jam belajar.
Pengembangan Pojok Kependudukan, PIK-R dan literasi kependudukan di sekolah juga perlu diperkuat sebagai sarana edukasi yang dekat dengan kehidupan peserta didik.
Koordinasi antara DPPKB, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program berjalan efektif.
Membangun Dompu Dimulai dari Sekolah. Pengimbasan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 1 Woja menegaskan bahwa pembangunan kualitas manusia tidak semata-mata dimulai ketika seseorang memasuki dunia kerja. Fondasinya dibangun sejak berada di bangku sekolah.
Sekolah menjadi tempat strategis untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya merencanakan masa depan, menjaga kesehatan, membangun keluarga berkualitas dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Melalui sinergi DPPKB dan SMA Negeri 1 Woja, pendidikan kependudukan diharapkan mampu melahirkan generasi Dompu yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, wawasan, kepedulian sosial dan kemampuan menghadapi tantangan pembangunan.
Semangat tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan generasi Dompu yang berencana, berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas.
Sekolah Siaga Kependudukan bukan sekadar program pendidikan, tetapi investasi pembangunan manusia. Dari sekolah, kesadaran kependudukan
kan ditanamkan. dari generasi muda, masa depan Dompu dipersiapkan. ( DT - Jun).
