Kabupaten Dompu diketahui memperoleh alokasi program cetak sawah baru seluas 1.090 hektare dari sekitar 1.200 hektare lahan yang sebelumnya diusulkan. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong perluasan areal pertanian dan peningkatan produksi pangan nasional.
Pelaksanaan program ini berada dalam koordinasi pemerintah pusat dan melibatkan perguruan tinggi, termasuk Universitas Mataram (Unram), dalam proses kajian serta penentuan kelayakan lahan. Keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting untuk memastikan lahan yang ditetapkan benar-benar memenuhi aspek teknis dan layak dikembangkan menjadi kawasan persawahan.
Namun, bagi Aliansi Petani Kabupaten Dompu, proses tersebut tidak boleh berhenti pada tahapan perencanaan maupun kajian. Mereka meminta seluruh pihak terkait segera memastikan program masuk ke tahap pelaksanaan nyata di lapangan.
"Kami meminta Balai Pertanian Provinsi segera melaksanakan program cetak sawah baru di Kabupaten Dompu. Jangan sampai program yang sudah mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat hanya berhenti pada data dan perencanaan," demikian tuntutan Aliansi Petani Kabupaten Dompu.
Menurut mereka, alokasi 1.090 hektare merupakan kesempatan penting bagi Dompu untuk memperluas lahan pertanian sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu wilayah penyangga pangan. Karena itu, kejelasan lokasi, status lahan, hasil kajian kelayakan, serta tahapan pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Aliansi juga mendorong Balai Pertanian Provinsi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membuka informasi mengenai lahan yang dinyatakan layak. Transparansi tersebut diperlukan agar masyarakat, khususnya petani, mengetahui secara jelas lokasi program dan tahapan pekerjaan yang akan dilakukan.
Mereka menilai program cetak sawah baru tidak sekadar persoalan membuka lahan pertanian, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, setiap tahapan harus dilakukan berdasarkan kajian teknis dan tidak mengabaikan kondisi sosial masyarakat serta kepastian pemanfaatan lahan.
Selain persoalan percepatan, Aliansi Petani Kabupaten Dompu juga meminta agar pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat kepada petani. Infrastruktur pendukung, akses pengairan, jalan usaha tani, hingga kepastian pengelolaan lahan dinilai harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program.
"Yang kami minta bukan hanya angka hektare di atas kertas. Kami ingin melihat program itu benar-benar dikerjakan dan memberikan manfaat kepada petani Dompu," tegas Aliansi Petani.
Dengan alokasi 1.090 hektare, masyarakat berharap pemerintah tidak menunda pelaksanaan tanpa alasan yang jelas. Apalagi program tersebut merupakan program pemerintah pusat yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Aliansi Petani Kabupaten Dompu pun meminta Balai Pertanian Provinsi NTB segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta seluruh pihak terkait untuk memastikan tahapan program berjalan sesuai target.
Mereka menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut. Bagi masyarakat petani, keberhasilan program tidak diukur dari besarnya alokasi anggaran maupun luas lahan yang tercantum dalam dokumen, tetapi dari sejauh mana lahan benar-benar menjadi sawah produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah Balai Pertanian Provinsi NTB dan pemerintah pusat. Setelah alokasi lahan ditetapkan dan kajian kelayakan dilakukan, publik menunggu kapan program cetak sawah baru tersebut benar-benar dimulai di Kabupaten Dompu. (DT - Jun).
