Masyarakat Kecam Proyek Geothermal."Jangan Hadir Sebagai Penjajah Berkedok Kesejahteraan"

                    Doc. Dorobatanews.net. Bukhari., Tokoh Pemuda 

Dompu , Dorobatanews.net ~  NTB Gelombang penolakan terhadap proyek pengembangan panas bumi (geothermal) di wilayah Sumbawa kembali mencuat. Melalui unggahan di akun Facebook milik Bukhari, seorang tokoh pemuda setempat, warga menegaskan penolakan terhadap aktivitas yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam unggahan tersebut, Bukhari menyoroti kehadiran MR. Bede Evans, Presiden Direktur PT Sumbawa Timur Mining (STM), yang dianggap membawa ancaman bagi masa depan lingkungan dan masyarakat lokal.

"Jangan hadir sebagai penjajah berkedok kesejahteraan. Anda hadir hanya akan membawa bencana masa depan, konflik, dan perubahan sosial kemasyarakatan. Tentunya kami tidak akan tinggal diam," tulis Bukhari dalam unggahannya yang juga menandai sejumlah kementerian, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kehutanan, serta Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Seruan dengan tagar Tolak Geothermal dan pertanyaan tajam "Geothermal untuk siapa?" mencerminkan keresahan masyarakat terhadap proyek tersebut yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi warga lokal, melainkan justru menimbulkan potensi kerugian jangka panjang.

Kekhawatiran Lingkungan dan Sosial

Warga menilai aktivitas eksplorasi dan pembangunan proyek geothermal berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem di wilayah hutan dan sumber air setempat. Mereka khawatir pembukaan lahan, pengeboran panas bumi, dan penggunaan bahan kimia dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, longsor, dan hilangnya habitat satwa.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti dampak sosial yang mungkin muncul, seperti perubahan pola hidup, konflik lahan, dan ketimpangan ekonomi. Warga menuntut agar pemerintah pusat dan daerah lebih transparan dalam memberikan izin serta memastikan bahwa setiap proyek investasi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

Desakan kepada Pemerintah

Dalam unggahan tersebut, Bukhari dan sejumlah warga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek geothermal di wilayah HU'U. Mereka mendesak agar Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan tidak hanya melihat aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial jangka panjang.

"Jika proyek ini diteruskan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, maka yang terjadi bukan kesejahteraan, melainkan penderitaan," ujar salah satu warga dalam pernyataan tertulis.

Penolakan terhadap proyek panas bumi di PT. Sumbawa timur mining HU'U menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya diukur dari nilai investasi semata. Keterlibatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan transparansi kebijakan harus menjadi prioritas utama agar investasi energi tidak berubah menjadi sumber konflik dan kerusakan alam. ( DT - 001).