Mataram , Dorobatanews.net ~ Suasana Pendopo Tengah Gubernur NTB tampak lebih hidup pada Kamis siang itu. Di bawah langit cerah Kota Mataram, para kepala daerah dari seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat berkumpul dalam agenda Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, sebuah forum strategis yang menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun arah kebijakan fiskal nasional tahun anggaran mendatang. (13/11).
Di antara para tokoh yang hadir, tampak Wakil Bupati Dompu, Sirajuddin, SH, duduk dengan penuh perhatian di barisan depan. Mengenakan setelan formal dengan pin lambang daerah yang tersemat di dada, beliau mengikuti rangkaian pembahasan dengan seksama, mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Dompu dalam memperjuangkan aspirasi fiskal daerah.
Forum Strategis Menyerap Aspirasi Daerah
Kunjungan kerja Banggar DPR RI kali ini bertujuan menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait potensi peningkatan penerimaan daerah serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada penyusunan APBN.
Pertemuan itu dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se - Provinsi NTB, pejabat struktural provinsi, serta jajaran Banggar DPR RI yang dipimpin langsung oleh unsur pimpinan komisi. Ruangan pendopo yang berarsitektur tradisional sasak itu berubah menjadi ruang dialog fiskal yang intens, lengkap dengan paparan data, grafik proyeksi anggaran, hingga diskusi kebijakan yang berlangsung dinamis.
Wabup Dompu Sampaikan Harapan. "Alokasi Dana Harus Proporsional dan Berkeadilan"
Dalam sesi penyampaian aspirasi daerah, Wakil Bupati Dompu Sirajuddin, SH mendapat kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan masyarakat Dompu. Dengan nada yang tenang namun tegas, beliau menekankan bahwa kebijakan Dana Transfer ke Daerah perlu mempertimbangkan kondisi geografis, karakteristik pembangunan, serta urgensi pelayanan publik di masing-masing daerah.
"Kami berharap pemerintah pusat melalui Badan Anggaran DPR RI dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah-daerah dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, serta penguatan ekonomi lokal menjadi kebutuhan prioritas kami," ujarnya.
Beliau menambahkan bahwa pembangunan di daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan fiskal yang memadai, terutama untuk wilayah yang tengah mengejar ketertinggalan pembangunan.
Potensi Dompu yang Perlu Dukungan Pemerintah Pusat
Dalam paparannya, Wabup Sirajuddin juga menjelaskan tentang kekayaan potensi Kabupaten Dompu.
Kabupaten yang berada di kaki Gunung Tambora itu memiliki peluang besar dalam:
Pertanian dan hortikultura yang berkembang pesat, terutama jagung dan komoditas unggulan lainnya,
Peternakan sapi dan kerbau yang menjadi salah satu lumbung ternak di NTB,
Pariwisata alam yang terus naik daun, termasuk kawasan Teluk Saleh, Pulau Satonda, hingga jalur wisata Tambora.
Potensi ini, menurut beliau, dapat menjadi lokomotif ekonomi daerah jika ditopang oleh dukungan anggaran yang berkelanjutan.
"Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, kami pastikan setiap rupiah dana transfer akan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya di akhir penyampaian.
Penguatan Sinergi Pusat-Daerah untuk APBN yang Lebih Responsif
Agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum komunikasi, tetapi menjadi pondasi penguatan sinergi nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBN agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah.
Tatkala matahari mulai condong ke barat, pertemuan ditutup dengan optimisme bahwa kerjasama fiskal antara pusat dan daerah akan semakin solid. Dengan komunikasi yang terbuka dan kebijakan yang berpihak, pembangunan di wilayah-wilayah seperti Dompu diharapkan mampu melaju lebih cepat dan merata. (DT - jun).
Posting Komentar
0Komentar