Selain itu, laporan tersebut juga menyeret dugaan keterlibatan pimpinan Puskesmas, yakni kepala Puskesmas Derny Eka Lita, yang diduga kuat terlibat dalam manipulasi data SK PPPK penuh waktu. Dugaan ini menimbulkan keresahan di lingkungan tenaga kesehatan serta masyarakat setempat, mengingat SK PPPK merupakan dokumen resmi negara yang berkaitan langsung dengan kepegawaian dan pengelolaan anggaran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan tersebut saat ini masih berada pada tahap pengaduan di Satuan Pidana Umum (Pidum) Polres Dompu. Pengaduan telah diterima secara resmi oleh anggota satuan Pidum dan sedang dalam proses telaah awal untuk menentukan kelengkapan unsur laporan.
Pihak pelapor menyampaikan bahwa dugaan penyalahgunaan SK PPPK ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi merugikan tenaga kesehatan lain yang menjalani proses administrasi secara sah dan sesuai aturan. Oleh karena itu, pelapor berharap aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi.
Menurut keterangan awal, pengaduan tersebut direncanakan akan ditingkatkan statusnya ke tahap pelaporan resmi, serta dilimpahkan ke Kasat Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Dompu guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Langkah ini diambil agar dugaan tindak pidana penyalahgunaan dokumen negara dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terduga belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Aparat kepolisian juga masih belum menyampaikan pernyataan terbuka karena proses masih berada pada tahap awal pengaduan.
Polres Dompu menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai prosedur hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang cukup, maka perkara tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya di sektor pelayanan kesehatan, karena menyangkut integritas administrasi kepegawaian dan profesionalitas pengelolaan sumber daya manusia di fasilitas kesehatan milik pemerintah. (DT - 001).
