Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari tersebut dipicu oleh kondisi pekerjaan talut yang terbengkalai dan berdampak langsung pada terancamnya akses penghubung antar desa. Massa aksi menilai, pembiaran ini merupakan bentuk kelalaian serius pemerintah, karena jalan tersebut menjadi urat nadi aktivitas masyarakat dua desa.
Dalam orasinya yang lantang, Wahyudin, SE, atau yang akrab disapa Bang Jago, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap sikap Dinas PUPR yang dinilai hanya hadir sebatas dokumentasi tanpa kejelasan tindak lanjut.
"PUPR jangan hanya datang memotret lalu pergi. Masyarakat butuh kepastian, bukan dokumentasi. Sampai hari ini tidak ada ending, tidak ada kejelasan," tegas Bang Jago.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut adalah gerakan murni masyarakat Desa Dorebara yang bersatu dengan mahasiswa, bukan ditunggangi oleh kepentingan apa pun. Menurutnya, perjuangan ini dilakukan semata-mata demi kemanfaatan umat dan keselamatan masyarakat luas.
Bang Jago juga memperingatkan bahwa jika kondisi jalan dibiarkan, maka saat musim hujan tiba akses jalan utama berpotensi terputus total. Hal ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan.
"Kalau pemerintah tetap menutup mata, jangan salahkan masyarakat jika mengambil langkah tegas. Jalan ini krusial. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja," ujarnya dengan nada keras.
Massa aksi secara tegas menuntut agar pemerintah segera menyediakan jalan alternatif penghubung Desa Dorebara – Mbawi sebagai langkah darurat. Mereka menilai, tanggung jawab ini berada sepenuhnya di pundak Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS), mengingat ancaman kerusakan semakin parah saat musim hujan.
Selain itu, massa juga mendesak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu untuk turun langsung menemui masyarakat dan memberikan kepastian kebijakan, bukan sekadar janji di atas kertas.
Koordinator Lapangan (Korlap) I, Rahmat Dici, menyampaikan bahwa aksi ini juga menuntut kepastian dari Bidang Bina Marga terkait penganggaran dan realisasi pekerjaan melalui APBD Tahun 2026.
"Kami minta kepastian, bukan wacana. Jalan ini harus masuk prioritas dan dikerjakan, bukan sekadar direncanakan," tegas Rahmat.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Muhammad Irfan, selaku Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Dompu, akhirnya mengeluarkan pernyataan di lapangan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mencatat seluruh tuntutan masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan penanganan jalan akan segera dijalankan.
"Kami memahami kondisi darurat yang disampaikan masyarakat. Kegiatan penanganan akan segera kami jalankan sesuai mekanisme dan perencanaan yang ada," ujar Muhammad Irfan.
Meski demikian, massa aksi menegaskan akan terus mengawal komitmen tersebut agar tidak kembali menjadi janji kosong. Aliansi Mahasiswa Dorebara menutup aksi dengan pernyataan sikap bahwa gerakan ini murni lahir dari keresahan rakyat dan akan terus berlanjut jika pemerintah kembali abai terhadap keselamatan dan kebutuhan masyarakat. (DT - 001).
Posting Komentar
0Komentar