Dompu, Dorobatanews.net ~ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digembar-gemborkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan dan tumbuh kembang siswa, kini menjadi sorotan tajam publik. Khususnya di SMP Negeri 07 IT Dompu, di mana program ini diduga telah berhenti total hampir Lima bulan terakhir tanpa kejelasan dan tanpa komunikasi resmi. (27/9).
Sejumlah siswa dan orang tua murid secara langsung menyuarakan kekecewaan mereka kepada redaksi "DorobataNews". Salah satu siswa menyebut bahwa pembagian MBG terakhir kali dilakukan sekitar Lima bulan yang lalu, dan sejak saat itu, tidak pernah lagi ada pembagian makanan di sekolah.
"Sudah hampir Lima bulan tidak ada pembagian MBG di sekolah kami. Kami bingung, ini programnya dihentikan atau hanya formalitas saja?" ujar salah satu siswa kelas VIII yang tak ingin disebutkan namanya.
Kekecewaan yang sama juga datang dari wali murid. Mereka menilai MBG bukan hanya soal makanan gratis, tetapi soal komitmen negara terhadap pendidikan dan kesehatan anak-anak. Mereka mempertanyakan apakah ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk menghentikan distribusi MBG, padahal dana program ini masih berjalan di beberapa sekolah lain di Kabupaten Dompu.
"Kalau sekolah lain masih dapat MBG, kenapa SMP 07 tidak? Apakah sekolah kami hanya dijadikan tempat formalitas belaka?" ungkap seorang wali murid yang kesal.
Kritik Tajam dari Pendidikan
H. Hasan Saruji, S.Pd., Selaku kepala sekolah, turut bersuara. Ia menilai, penghentian distribusi MBG di SMPN 07 IT sangat tidak masuk akal dan menimbulkan tanda tanya besar.
"Kami tidak tahu apa penyebabnya, tapi yang pasti ini sudah terlalu lama. Kenapa sampai berbulan-bulan MBG tidak disalurkan? Siapa yang bertanggung jawab? Bahkan kepala sekolah pun mengaku tidak tahu pasti CV, PT, atau lembaga mana yang menjadi penyalur resmi MBG untuk sekolah mereka. Ini sangat janggal,"tegas Hasan.
Ketidakjelasan ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik mafia pengadaan MBG di balik layar. Program yang seharusnya menyehatkan dan menyejahterakan siswa, justru diduga menjadi ajang formalitas dan permainan anggaran oleh oknum pengusaha nakal yang berlindung di balik program negara.
Pertanyaan Menggantung. MBG Jalan, Tapi Untuk Siapa?
Banyak pihak mempertanyakan, apakah program MBG ini memang masih berjalan normal atau hanya berjalan di atas kertas? Jika anggaran masih mengalir, ke mana perginya logistik makanan tersebut? Apakah ada seleksi sekolah yang tidak transparan? Ataukah ini bentuk diskriminasi distribusi?
Kritik tajam juga datang dari elemen masyarakat sipil yang mulai menyoroti kegagalan teknis dalam distribusi MBG. Mereka menganggap tidak masuk akal bila distribusi dihentikan di satu sekolah tanpa penjelasan, sementara sekolah lain tetap menerima.
"Kami ingin tahu, kenapa SMPN 07 IT seakan tidak masuk radar distribusi? Jangan-jangan ini permainan elit dan mafia yang sengaja mengaburkan fakta," ujar salah satu aktivis pendidikan di Dompu.
Tuntutan Masyarakat. Transparansi dan Tindakan Tegas
Masyarakat dan wali murid mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan pihak penanggung jawab MBG, untuk memberikan penjelasan terbuka. Mereka juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana program MBG di lapangan, termasuk identifikasi penyedia logistik MBG yang hingga kini tidak jelas keberadaannya.
Pihak sekolah sendiri, meskipun mengakui bahwa distribusi MBG terhenti, tidak dapat memberikan penjelasan rinci. Mereka justru mempertanyakan ke mana arah koordinasi selama ini, dan siapa sebetulnya yang bertanggung jawab atas keterlambatan atau penghentian MBG tersebut.
"Kami butuh transparansi. Kami tidak bisa menjawab pertanyaan siswa dan wali murid. Kami pun bingung, tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab saat MBG tidak datang,"ujar salah satu guru di SMPN 07 IT.
Penutup. Jangan Main-Main dengan Masa Depan Anak Bangsa
Ketika makanan bergizi untuk anak sekolah menjadi ajang formalitas, dan mungkin permainan bisnis, maka masa depan anak bangsa sedang dipermainkan. Dugaan praktik mafia MBG dan tidak transparannya pihak penyelenggara harus segera diselidiki.
Masyarakat menunggu kejelasan. Pemerintah jangan diam. Jangan biarkan sekolah menjadi korban sistem yang carut-marut. Dan jangan biarkan MBG menjadi proyek siluman yang hanya menguntungkan segelintir oknum. (DT -001).
Posting Komentar
0Komentar