Kilo, Dorobatanews net ~ Musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu untuk tahun anggaran 2026 yang berlangsung di aula kantor desa mendadak ricuh. Kegiatan yang seharusnya berjalan kondusif pada Selasa (30/09) itu berubah menjadi aksi protes warga, bahkan berujung pada penyegelan kantor desa oleh masyarakat.
Kericuhan dipicu oleh desakan dari peserta rapat yang meminta Kepala Desa Lasi Abas Hamid., untuk memberikan laporan secara rinci terkait program-program yang telah dilaksanakan maupun yang masih berjalan pada tahun anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan oleh beberapa perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat.
Salah satu peserta rapat, RF, menyampaikan bahwa sebelum membahas rencana kerja untuk tahun depan, masyarakat ingin mengetahui sejauh mana realisasi anggaran dan program yang telah dilakukan di tahun berjalan.
"Kami ingin mendengarkan dulu secara jelas dan terbuka anggaran dana desa tahun 2025 ini digunakan untuk apa saja. Baik yang sudah dikerjakan maupun yang masih berjalan. Itu penting sebelum kami bicara soal RKPDes 2026," tegas RF di tengah forum rapat.
Hal senada juga disampaikan oleh IR, peserta lainnya, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa.
"Masyarakat Desa Lasi perlu tahu sejauh mana penggunaan dana desa tahun ini. Apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kami menduga ada ketidakterbukaan dari pihak desa, dan itu mencederai semangat transparansi dan akuntabilitas," ungkapnya.
Namun, permintaan warga tersebut ditanggapi secara tegas oleh Kepala Desa Lasi. Dalam keterangannya di hadapan masyarakat dan peserta musyawarah, Kades menegaskan bahwa agenda rapat hari itu hanya fokus pada pembahasan RKPDes tahun 2026, bukan untuk membahas laporan realisasi program tahun 2025.
"Permintaan peserta rapat terkait laporan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2025 tidak sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Hari ini kita fokus menyusun rencana kerja untuk tahun depan," ujar Kades Lasi dalam klarifikasinya.
Pernyataan tersebut justru memicu kekecewaan masyarakat yang merasa aspirasinya tidak didengarkan. Ketegangan pun meningkat hingga akhirnya berujung pada aksi spontan warga yang menutup dan menyegel pintu kantor desa sebagai bentuk protes.
Menurut keterangan beberapa warga, penyegelan ini merupakan bentuk kekecewaan atas dugaan ketidakterbukaan Kades dalam penggunaan dana desa selama tahun 2025.
"Kami ingin pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Jika Kades tidak mau menjelaskan, maka kami anggap ada sesuatu yang disembunyikan. Penyegelan ini adalah bentuk kekecewaan kami," ujar salah seorang warga yang ikut dalam aksi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum berhasil mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kepala Desa Lasi terkait kericuhan tersebut maupun tanggapannya atas aksi penyegelan kantor desa. Situasi di sekitar kantor desa dilaporkan masih kondusif, namun masyarakat berharap ada tindak lanjut dari pihak kecamatan atau pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbuka dan adil. (Dt - jun).
Posting Komentar
0Komentar