Kempo, Dorobatanews.net ~ Aksi unjuk rasa yang digelar oleh ratusan aliansi masyarakat Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, pada Jumat (26/9), tidak hanya menyoroti persoalan alokasi anggaran dana desa (DD) yang diduga disalahgunakan oleh Kepala Desa, namun juga menyeret isu serius lain berupa dugaan praktik poligami yang dilakukan secara diam-diam oleh sang kepala desa.
Dalam orasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Dompu, massa aksi menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala Desa Soro Barat. Mereka menuntut agar DPRD segera turun tangan dan menuntaskan dugaan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan desa Soro Barat yang selama ini dinilai tidak transparan serta mengarah pada praktik memperkaya diri sendiri.
Desak Laporan ke Inspektorat dan Kejari
Koordinator aksi, dalam pernyataan terbukanya, menyebut bahwa warga akan segera melaporkan temuan dan dugaan penyelewengan ini ke Inspektorat Kabupaten Dompu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Mereka bertekad mengawal proses hukum hingga tuntas.
"Kami tidak ingin polemik ini terus dibiarkan. Jika perlu, kami akan kawal sampai proses hukum berjalan di Kejaksaan. Dana desa adalah hak masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi," tegas salah satu orator di hadapan anggota DPRD.
Transparansi Anggaran Jadi Tuntutan Utama
Selain mendesak audit lahan kuburan yang telah menjadi polemik, massa aksi juga menuntut pembukaan data realisasi anggaran dana desa tahun 2023 dan 2024. Warga mengaku selama ini tidak pernah diberikan akses informasi terhadap rincian kegiatan dan penggunaan dana, termasuk pembangunan fasilitas publik dan pengadaan lahan.
"Selama ini Kepala Desa kami tertutup soal anggaran. Tidak ada transparansi, tidak ada musyawarah desa yang melibatkan masyarakat luas. Kami menilai ini bentuk kesewenang-wenangan," ungkap salah satu warga.
DPRD Janji Tindak Lanjut Serius
Merespons desakan tersebut, DPRD Kabupaten Dompu yang diwakili menyatakan bahwa pihaknya akan segera memfasilitasi seluruh laporan warga kepada lembaga terkait. Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak akan mentoleransi setiap bentuk penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat.
"Kami mendorong Inspektorat dan Kejaksaan untuk segera turun tangan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa hancur karena praktik-praktik seperti ini," ujarnya.
Jumat Jadi Titik Awal Pembuktian
DPRD menyebut bahwa Jumat, 26 September 2025, akan menjadi hari penting untuk menilai keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini. Tim dari Inspektorat dijadwalkan turun ke lapangan untuk memulai audit terhadap lahan kuburan, yang menjadi salah satu bagian dari dugaan penyelewengan anggaran.
Masyarakat berharap audit tersebut diperluas hingga mencakup seluruh kegiatan anggaran desa, termasuk proyek-proyek fisik dan non-fisik yang selama ini tidak diketahui status dan hasilnya.
Massa Ancam Aksi Lanjutan
Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan atau tindak lanjut yang konkret dari DPRD dan lembaga pengawasan lainnya, massa aksi mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar.
"Kami tidak main-main. Jika suara kami tidak digubris, kami akan lakukan aksi besar-besaran dan bahkan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi maupun nasional," ancam salah satu perwakilan warga di sela-sela aksi.
Aksi tersebut berjalan dengan tertib, dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dan TNI. Meski sempat memanas saat massa memaksa masuk ke ruang sidang DPRD, situasi berhasil dikendalikan tanpa terjadi insiden serius. ( DT - Agus).
Posting Komentar
0Komentar