Massa aksi yang memadati area sekolah membawa berbagai suara berisi tuntutan tegas agar Kepala Sekolah segera diberhentikan dari jabatannya. Menurut keterangan koordinator lapangan aksi, Syarifuddin, keberadaan SHD di sekolah tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi para guru dan siswa.
"Kami datang ke sini karena sudah tidak tahan dengan perilaku kepala sekolah yang sering bersikap kasar kepada guru dan siswa. Dunia pendidikan seharusnya diisi oleh sosok yang bisa menjadi teladan, bukan malah menebar ketakutan dan kemarahan," tegas Syarifuddin di tengah orasi massa.
Guru dan Orang Tua Siswa Merasa Tidak Nyaman
Dari pantauan lapangan, sejumlah guru honorer mengaku sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari kepala sekolah, termasuk ucapan bernada kasar saat mereka meminta izin untuk keperluan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora).
Salah seorang guru honorer yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa setiap kali meminta izin untuk urusan dinas, kepala sekolah justru menuduh mereka hendak "melaporkannya" ke atasan. Hal ini menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif di lingkungan sekolah.
Orang tua siswa juga ikut bersuara. Sejumlah ibu-ibu wali murid yang hadir dalam aksi menyatakan keresahannya terhadap perilaku kepala sekolah yang dinilai telah mengganggu kenyamanan anak-anak mereka dalam belajar.
"Kami sebagai orang tua tidak mau anak-anak kami belajar di bawah tekanan. Kalau kepala sekolahnya seperti ini, lebih baik segera diganti," seru salah seorang wali murid di tengah kerumunan massa.
Sekretaris Dikpora dan Forkopimcam Turun Tangan
Dalam aksi tersebut, hadir pula Sekretaris Dikpora Kabupaten Dompu, Ismail, S.Sos, yang berupaya menenangkan massa dan memberikan penjelasan. Ia menyampaikan bahwa pihak Dikpora telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melayangkan surat rekomendasi pencopotan kepala sekolah ke BKD dan Bupati Dompu.
"Kami sudah mengirimkan surat resmi ke BKD dan Bupati Dompu untuk memproses pergantian kepala sekolah. Kami mohon masyarakat bersabar menunggu keputusan resmi dari Bupati," ujar Ismail di hadapan massa aksi.
Selain Sekretaris Dikpora, aksi tersebut juga dihadiri oleh Camat Dompu, Camat Pajo, Kapolsek Dompu, Kapolsek Pajo, serta aparat keamanan yang mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif. Namun, massa tetap mendesak agar Kepala Sekolah SHD segera keluar menemui mereka. Sayangnya, kepala sekolah memilih bertahan di ruang kerjanya dan enggan memberikan klarifikasi di hadapan massa.
"Kami kecewa, kepala sekolah tidak punya itikad baik untuk menjelaskan kepada masyarakat. Ini menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab," ungkap salah satu orator aksi.
Desakan Pencopotan Menguat, Massa Ultimatum Bupati
Massa aksi secara tegas memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Dompu. Mereka menuntut agar Bupati segera mengeluarkan keputusan pencopotan terhadap SHD dalam waktu satu hingga dua hari ke depan. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, massa mengancam akan menurunkan jumlah peserta aksi yang lebih besar lagi.
"Kami tidak ingin melihat lagi sosok SHD di lingkungan SMPN 6 Dompu. Selama belum dicopot, kami akan terus turun ke jalan. Ini demi menjaga martabat dunia pendidikan di Dompu," ujar Syarifuddin menegaskan.
Massa juga meminta agar selama proses pencopotan berjalan, kepala sekolah tidak lagi diperkenankan hadir di sekolah untuk menghindari gesekan yang lebih besar di lingkungan guru dan masyarakat.
Dunia Pendidikan Tercoreng, Publik Harapkan Ketegasan Bupati
Aksi yang berlangsung damai namun tegas ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Dompu. Para pendidik dan masyarakat berharap agar pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan internal sekolah yang bisa merusak suasana belajar mengajar.
"Kami hanya ingin lingkungan sekolah yang nyaman, kepala sekolah yang bijak, dan dunia pendidikan yang sehat. Jika Bupati tidak segera bertindak, maka kami anggap pemerintah tutup mata terhadap nasib guru dan siswa," pungkas Syarifuddin mewakili massa aksi. (DT - 001).
Posting Komentar
0Komentar