Kegiatan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang tersebut menugaskan Dewan Pengawas BPKH untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai tata kelola dana haji yang aman, profesional, dan syariah.
Dihadiri sejak pukul 09.00 WITA oleh berbagai elemen strategis, kegiatan ini bukan hanya sebatas forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi aspirasi, peneguhan komitmen, serta pembuktian bahwa negara hadir hingga ke wilayah yang paling jauh dari hiruk-pikuk pusat pemerintahan.
Sinergi Lintas Sektor, Bukti Nyata Kehadiran Negara
Acara yang berlangsung khidmat dan hangat ini dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Mahdalena, S.S., M.M., yang merupakan mitra kerja langsung BPKH di parlemen. Turut hadir pula Camat Kempo Drs. Budiraan, Danramil Kempo Peltu Irwan, Kapolsek Kempo IPTU Jubaidin, Kepala Desa Kempo M. Yunus, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran Muspika Kecamatan Kempo.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi simbol kuatnya sinergi antar-lembaga dalam mendukung program-program kemaslahatan umat. Semangat kolaboratif ini mencerminkan nilai luhur gotong royong dalam bingkai pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.
Dalam sambutannya, Hj. Mahdalena mengungkapkan rasa haru dan apresiasinya atas sambutan hangat dari masyarakat Kempo. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana haji, serta berbagai program kemaslahatan yang dijalankan oleh BPKH.
"Sudah setahun saya menjabat sebagai Anggota DPR RI, dan baru kali ini saya berkesempatan hadir di Kempo. BPKH merupakan mitra kerja kami di Komisi VIII. Bantuan paket sembako sebanyak 4.500 itu adalah bagian dari kerja sama kami dengan BPKH. Insyaallah, tahun depan bisa lebih banyak lagi," ujarnya di tengah tepuk tangan hadirin.
Selain program sembako, beliau memaparkan bahwa BPKH juga menggulirkan bantuan di sektor sosial-keagamaan, pembangunan rumah ibadah, beasiswa pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret atas persoalan umat, khususnya di wilayah Dompu dan sekitarnya.
Harapan dari Tanah Kempo. Wisata, Ekonomi, dan Masa Depan
Menanggapi kehadiran Hj. Mahdalena dan jajaran BPKH, Camat Kempo Drs. Budirahman turut menyampaikan aspirasi masyarakat setempat. Ia menyoroti potensi besar sektor wisata di Desa Soro Barat dan Soro Timur yang menurutnya masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
"Kami berharap perhatian dari pemerintah pusat melalui Ibu Hj. Mahdalena untuk membantu pengembangan destinasi wisata di wilayah kami, karena potensi ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya penuh harap.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa program keumatan tidak hanya berhenti pada ranah spiritual, tetapi juga harus menyentuh aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Keamanan Terjaga, Kedekatan Terbangun
Sepanjang jalannya kegiatan, situasi berjalan aman dan tertib. Hal ini tidak lepas dari kontribusi pengamanan yang dilakukan oleh Polsek Kempo di bawah pimpinan IPTU Jubaidin dan Koramil Kempo yang dikomandoi Peltu Irwan. Kehadiran TNI–Polri dan unsur Muspika tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Acara ditutup dengan sesi dialog terbuka yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, harapan, dan masukan secara langsung kepada pihak BPKH dan DPR RI. Momen ini menjadi ruang interaktif yang menggambarkan praktik demokrasi partisipatif dalam skala lokal.
Sebagai bentuk kedekatan dan kepedulian terhadap masyarakat, Hj. Mahdalena turut membagikan air zamzam kepada ratusan warga, serta membagikan jilbab kepada kaum ibu yang hadir. Suasana menjadi hangat, bahkan haru, ketika warga menyambut pemberian tersebut dengan senyum dan ucapan terima kasih yang tulus.
Meneguhkan Komitmen. Pengelolaan Dana Haji untuk Kemaslahatan Umat
Kegiatan diseminasi ini menjadi cerminan bahwa pengelolaan dana haji bukan sekadar urusan administratif, melainkan amanah besar yang menyangkut kepentingan jutaan umat. Melalui penyampaian informasi secara terbuka, BPKH meneguhkan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan transparansi.
Dengan menyentuh langsung masyarakat di daerah, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana haji sebuah langkah strategis demi terwujudnya tata kelola haji yang adil, amanah, dan memberdayakan. (DT - Agus).
